Pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur: Ujian Reformasi dan Desentralisasi di Sumatera Utara
Ujian Reformasi di Sumatera Pantai Timur Di tengah dinamika otonomi daerah pasca-Reformasi 1998, wacana pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur (Sumpatim) — mencakup enam kabupaten/kota: Asahan, Batu Bara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, serta Kota Tanjungbalai — muncul bukan sebagai euforia politik semata, melainkan sebagai respons struktural atas kegagalan tata kelola spasial yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Usulan ini perlu dibaca sebagai manifestasi dari apa yang oleh Aspinall dan Fealy (2003) disebut sebagai "the rise of the local" — kebangkitan aspirasi daerah yang sebelumnya direpresi oleh negara sentralistik Orde Baru, dan kini menuntut keadilan distributif dalam era reformasi. Argumen pro-pemekaran [...]
Warisan Kuli di Rezim Prabowo: Jejak Sistem Buruh Kolonial yang Belum Berakhir
Ada sebuah foto yang tersimpan dalam arsip kolonial Belanda. Dua buruh Jawa bernama Tasmin dan Kosmo yang berdiri di tiang gantungan di perkebunan Sumatra Timur, 1881. Mereka dihukum mati bukan di alun-alun kota, melainkan di lokasi kerja. Jan Breman, dalam Taming the Coolie Beast (1989), mencatat bahwa eksekusi itu digelar sebagai pertunjukan — sebuah dramatisasi kekuasaan kolonial yang menegaskan satu pesan bahwa buruh adalah alat produksi yang dikendalikan, bukan manusia yang berdiri setara dengan tuannya. Lebih dari satu abad kemudian, kita masih belum selesai dengan warisan itu. Untuk memahami krisis hari ini, kita harus membacanya sebagai produk dari sejarah panjang [...]
