Didi Kartasasmita: Perwira dari Dua Dunia yang Membantu Lahirnya TNI

Ada sebuah peristiwa penting dalam perjalanan sejarah lahirnya Tentara Nasional Indonesia yang hampir tidak pernah dibicarakan, apalagi di dokumentasikan. Malam akhir September 1945, di sebuah rumah beratap rendah di Jalan Malabar, kawasan Menteng Pulo, Jakarta. Dua pria lulusan Belanda duduk berhadapan di bawah lampu yang redup. Meja kayu di antara mereka dipenuhi asbak kuningan yang meluap, cangkir kopi yang mulai mendingin, dan lembaran-lembaran draf negara yang berantakan. Di luar, Jakarta sedang bergerak di tepi anarkisme — gerombolan pemuda bersenjata bambu runcing berpatroli di jalan-jalan protokol, sementara kapal-kapal perang Sekutu sudah bergerak menuju Selat Sunda.

Pria pertama adalah Amir Sjarifuddin, Menteri Penerangan sekaligus Menteri Pertahanan ad interim — intelektual sosialis lulusan Leiden yang flamboyan, yang baru beberapa bulan lalu dibebaskan dari Penjara Lowokwaru setelah hukuman mati yang diringankan. Pria kedua adalah Didi Kartasasmita — perwira profesional lulusan Koninklijke Militaire Academie (KMA) Breda, dengan fisik dan pemikiran yang dibentuk oleh disiplin Eropa.

Kisah Didi tentu tidak dimulai dari revolusi. Lahir dari keluarga priyayi Sunda di Tasikmalaya — dengan nama lengkap Raden Didi Kartasasmita — ia tumbuh dalam bayang-bayang harapan sang ayah agar ia menapaki jalur aman sebagai pamongpraja, menjadi bagian dari hierarki menak yang mapan. Tetapi Didi muda menolak. Ketika pengumuman ujian masuk KMA Breda terpampang di papan HBS Bandung, Didi melihat sebuah kesempatan yang tidak datang dua kali.

“Faktor ekonomi adalah alasan pertama mengapa saya memilih KMA,” akunya kemudian dalam memoar Didi Kartasasmita: Pengabdian Bagi Kemerdekaan. “Begitu masuk, saya akan mendapat soldij. Ada suatu harapan saya akan segera bisa membantu orang tua di kampung.”

Harga untuk masuk KMA Breda dibayar keluarga dengan tidak murah. Demi uang pakaian dan bekal kapal menuju Eropa, sang ayah dan paman harus menghadap Bupati Tasikmalaya, R.T.A.A. Wiratanuningrat, meminjam 400 gulden dari kas Kumpulan Wargi Sukapura — sebuah utang yang kemudian dicicil Didi saban bulan dari gajinya sebagai perwira. Dan karena syarat usia maksimal dua puluh tahun sudah terlewat, akta kelahirannya pun direkayasa oleh Assistent-Resident Tacoma, dimana usia Didi dimudakan dua tahun menjadi 20 November 1913.

Tiga minggu mengarungi samudera dan empat puluh jam membelah Eropa dengan kereta api dari Genoa, akhirnya Didi tiba di sebuah benteng kuno abad ke-14 yang dikelilingi parit air, Kastel Breda. Dari seluruh penjuru Hindia Belanda, hanya ia satu-satunya bumiputra yang lulus seleksi masuk tahun itu. Dari ratusan kadet, wajah bumiputra bisa dihitung jari, Samidjo Mangoenwirono di tingkat akhir, R.S. Soeriadarma di kelas dua, dan Didi sendiri sebagai taruna baru. Uang sakunya 3,5 gulden per minggu — cukup untuk hidup, tetapi tidak cukup untuk bersenang-senang seperti rekan-rekan Belandanya.

Tubuhnya yang hanya 160 sentimeter — pas di batas minimal KMA — memaksanya menggunakan karaben yang lebih pendek dari senapan standar. Namun di lapangan latihan, ukuran tubuh tidak mendiktenya. Ia menyabet penghargaan ahli pelempar granat sekaligus menjadi pemain anggar floret dan sabel andalan korps.

Pada akhir Juni 1935, lembaran koran lokal Bredasche Courant edisi 29 Juni memuat pengumuman kelulusan resmi. Di antara tiga puluh nama perwira baru KMA, nama Didi Kartasasmita tercantum dalam berita kelulusan. Ia meninggalkan pangkat kadet-kopral dan selanjutnya menyandang Letnan Dua Infanteri dengan gaji 105 gulden per bulan. Di bawah panji-panji dinasti Oranje, Didi mengangkat tangan dan mengucapkan Eed van Trouw — Sumpah Setia kepada Ratu Wilhelmina. 

Perwira di Antara Dua Kasta

Kembali ke Batavia pada September 1935, Didi mendapati bahwa seragam KNIL tidak menghapus garis warna kulit. Di dalam barak Batalyon Sepuluh Weltevreden, ia mengamati dengan jeli bagaimana struktur kompi — Jawa, Manado, Ambon, Belanda — dirancang sebagai mekanisme divide et impera yang canggih: jika satu kompi berontak, kompi dari etnis lain siap menghadapinya. Di luar barak, kolam renang Cikini dan Societeit Harmonie tertutup baginya karena warna kulitnya.

Ketika sebagian rekan bumiputranya memilih jalur gelijkgesteld — menjadi “Belanda segel” dengan selembar surat seharga satu setengah gulden — Didi menolak keras. “Saya tidak merasa tertarik untuk menempuh cara gelijkgesteld,” tegasnya. “Mengubah status kewarganegaraan menjadi bangsa Belanda, sama saja dengan mengingkari keberadaan diri sendiri. Walau bagaimanapun, saya tetap seorang Inlander.”

Ada satu momen yang merangkum paradoks hidupnya dengan sempurna. Agustus 1937, di lapangan militer Generaal Staalplein Batavia, sebuah upacara penganugerahan medali digelar. Seorang kapten membacakan maklumat resmi dalam bahasa Belanda. Kemudian Letnan Dua Didi Kartasasmita melangkah maju — dan membacakan terjemahannya dalam Krama Inggil, tingkatan bahasa Jawa tertinggi, runtut dan berwibawa. Koran Soerabaiasch-Handelsblad edisi 16 Agustus 1937 mencatat momen yang tidak biasa ini dengan nada yang menyiratkan keheranan mendalam: seorang perwira didikan Eropa berdiri di hadapan komunitas kolonial dan mengucapkan bahasa leluhurnya sendiri tanpa meminta izin siapa pun.

Perselisihan dengan atasannya, Kapten Kuyl — seorang perwira Indo yang sentimen — membuatnya dipindahkan ke Ambon pada September 1939. Di sana, Didi memimpin peleton mitraliur tanpa kuda beban untuk mengangkut senjata berat di medan berbukit, Didi mengambil keputusan taktis yang menjungkirbalikkan tatanan kolonial, dimaan ia memerintahkan prajurit-prajuritnya yang orang Belanda berbadan besar untuk memikul laras senjata itu sendiri. Umpatan rasis bergumam di barisan belakang — “Dasar opsir Inlander!” — namun di hadapan wibawa militer Didi, keangkuhan rasial itu menciut.

Di Ternate, saat Jerman menduduki Belanda pada Mei 1940 dan Ratu Wilhelmina melarikan diri ke London, Didi menyaksikan kapal KPM dipenuhi ratap tangis orang-orang Eropa. Sebuah kelakar sinis meluncur dari mulutnya kepada penumpang di dekatnya: “Mungkin nanti kita mesti beri hormat kepada Jerman.” Kalimat itu membawanya ke meja Asisten Residen Ternate, namun Didi tidak meralat satu kata pun.

Januari 1942 adalah babak terakhirnya sebagai opsir KNIL. Langit Ambon gelap oleh pesawat Kekaisaran Jepang dan meriam kapal perang memuntahkan peluru ke pesisir. Garnisun KNIL yang tercatat empat ribu personel di atas kertas nyatanya sebagian besar tidak siap tempur. Didi memimpin peletonnya ke Kudamati, bertempur dalam jarak tiga ratus meter, lalu dikepung. Ketika perlawanan lebih lanjut hanya akan berarti pembantaian sia-sia, akhirnya Didi dan pasukannya menyerah.

Mereka ditahan di Hotel Molukken, penginapan kecil dekat pelabuhan yang dialihfungsikan menjadi kamp perwira. Dari dalam kamp tawanan itu, sesuatu dalam diri Didi mulai bergeser. Kapitulasi Kalijati Maret 1942 — ketika Letnan Jenderal Hein ter Poorten menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan secara hukum membubarkan KNIL — adalah momen yang kelak ia gunakan sebagai fondasi yuridis sebuah maklumat bersejarah. Dalam perspektif hukum perang, pembubaran KNIL memutus eed van trouw-nya kepada Ratu Wilhelmina. 

Lahirnya Tentara Republik

Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta yang di dukung oleh Sutan Sjahrir dan Haji Agus Salim, dalam kalkulasi diplomasi preventif yang cerdas sekaligus membuat jengkel para perwira, sengaja tidak mendirikan tentara nasional reguler. Sebagai gantinya, lahirlah Badan Keamanan Rakyat (BKR) — sebuah kamuflase birokrasi yang diletakkan di bawah urusan sosial kemanusiaan, agar di mata hukum internasional Republik ini tidak terlihat agresif.

Bagi Didi, kebijakan itu adalah delusi yang sangat berbahaya. BKR di lapangan terfragmentasi menjadi unit-unit lokal tanpa komando terpusat, dikendalikan oleh ego faksi yang kekanak-kanakan, bergerak tanpa peta operasi. “Kita tidak bisa mempertahankan sebuah negara dengan segerombolan milisi yang tidak tahu cara membaca peta operasi,” demikian argumennya yang kemudian tercatat dalam memoarnya.

Pertemuan antara Didi dan Amir Sjarifuddin itulah yang akhirnya melahirkan gagasan pendirian Tentara Keamanan Rakyat dengan sebuah misi lapangan yang penuh risiko, dimana Didi harus merumuskan maklumat resmi yang menyatakan bahwa para perwira didikan Belanda sepenuhnya berdiri di belakang Republik, lalu mengumpulkan tanda tangan mereka satu per satu dari seluruh Jawa. Argumen hukumnya tentu diletakkan di atas kapitulasi Kalijati, yaitu sejak KNIL dibubarkan, sumpah setia kepada Ratu Wilhelmina gugur demi hukum. Para mantan perwira itu kini bebas memilih — dan mereka memilih Republik.

Isi Maklumat Eks-KNIL yang mendukung Indonesia

Pemerintah melalui Amir Sjarifuddin membekali Didi dengan enam ribu rupiah, sebuah mobil Ford, dan lima pengawal pemuda asal Tapanuli. Di dalam laci mobil, tersimpan selembar draf kosong yang nasibnya ditentukan oleh kesediaan belasan perwira yang tersebar di Jawa. Episode itulah yang ikut menentukan apakah Tentara Nasional Indonesia akan berdiri di atas fondasi profesional, atau hanya menjadi milisi bersenjata tanpa struktur.

Ketika Belanda Murka

Misi itu akhirnya berhasil dan membuat eks perwira KNIL banyak yang bergabung dengan Tentara Indonesia (awalnya bernama Tentara Keamanan Rakyat). Eks KNIL, PETA dan Heiho pun menyusun tentara yang terorganisir dengan struktur komando yang lebih jelas. Dan keberhasilan itulah yang membuat para perwira Belanda di Jakarta meradang.

Dua tahun kemudian, pada 20 November 1947, harian Trouw — salah satu koran terkemuka Belanda yang terbit di Amsterdam — menerbitkan artikel yang isinya luapan amarah pemerintah Belanda. Judulnya, “De hand in eigen boezem” — secara harfiah berarti “Tangan di balik jubah sendiri.”

Artikel itu ditulis oleh seorang koresponden militer tanpa nama, dalam konteks kedatangan delegasi Republik ke perundingan gencatan senjata di Batavia. Didi hadir sebagai anggota komisi teknis militer Republik — dan kehadirannya, bagi penulis artikel ini, adalah penghinaan yang tidak tertanggungkan.

Sang koresponden memperkenalkan Didi kepada pembaca Belanda sebagai murid dari Jenderal Spoor — saat itu panglima militer Belanda di Indonesia — ketika Spoor masih menjadi kapten pengajar di akademi KMA Breda. Kemudian Didi dideskripsikan sebagai figur kecil yang tidak mengesankan, dengan kemampuan sedang-sedang saja, dan — ini yang paling mencolok — menyebutnya memiliki “kompleks inferioritas” yang berkembang menjadi kebencian terhadap orang Belanda.

Artikel itu kemudian menuding Didi sebagai seorang yang telah melanggar sumpahnya kepada Ratu, menyebutnya sebagai “eedbreker” — pemecah sumpah — dan menuding bahwa ia sebagai komandan divisi di Jawa Barat bertanggung jawab atas kematian perempuan dan anak-anak Belanda serta kerusakan properti. 

Tetapi yang paling menarik untuk dibaca — di antara seluruh kemarahan itu — adalah paragraf di mana sang penulis merefleksikan situasinya sendiri. Ia bertanya kepada pembaca: apakah kita memiliki hak moral untuk marah? Dan ia menjawab sendiri dengan mengakui bahwa Belanda pun telah berkompromi dengan kehormatan dan sumpah selama tahun-tahun pendudukan. “Kita tidak bisa berteriak keras tentang pelanggaran sumpah,” tulisnya, “sebelum kita sendiri melihat ke dalam jubah kita sendiri.”

Sebuah pengakuan yang tidak disengaja. Seorang pria yang dituduh “pemecah sumpah” oleh sebuah artikel koran ternyata membuat sang penulis sendiri mempertanyakan integritas bangsanya. 

Warisan yang Tidak Tertulis di Buku Pelajaran

Didi Kartasasmita adalah produk dari zaman yang memaksanya berdiri di dua dunia sekaligus — dan ia tidak memilih salah satu di antara keduanya, melainkan membangun jembatan di atas keduanya. Ia mengenakan seragam Barat tetapi menolak mengganti identitasnya. Ia mengucapkan sumpah kepada Ratu tetapi memahami bahwa sumpah itu memiliki klausul hukum yang bisa dibalik. Ia berdiri di antara nasionalisme dan profesionalisme militer, dan menemukan bahwa keduanya tidak harus bertentangan.

Sebuah momen di lapangan Generaal Staal-plein Batavia, Agustus 1937, merangkum paradoks hidupnya dengan sempurna. Setelah sebuah maklumat resmi dibacakan dalam bahasa Belanda oleh seorang kapten, Didi melangkah maju dan membacakan terjemahannya — bukan dalam bahasa Jawa pasar, melainkan dalam Krama Inggil yang runtut dan berwibawa. Di hadapan komunitas Eropa yang berdiri kaku dalam formalitas kolonial, seorang lulusan KMA Breda berdiri tegak mengucapkan bahasa leluhurnya sendiri dalam tingkatan tertinggi. 

Didi belajar teknik perang dari Eropa. Ia belajar disiplin dari Breda. Ia belajar birokrasi militer dari KNIL selama satu dekade penuh. Dan kemudian, ketika satu babak runtuh dan babak baru dimulai, ia membawa seluruh pengetahuan itu — bukan untuk menghancurkan republik yang baru lahir, melainkan untuk membangunnya di atas fondasi yang lebih kuat.

Itulah Didi Kartasasmita, seorang perwira yang fasih dalam bahasa kekuasaan kolonial, namun tidak pernah kehilangan bahasa jiwanya sendiri.

Daftar Referensi

Kartasasmita, D. (1993). Didi Kartasasmita: Pengabdian bagi kemerdekaan (Sumarsono, T). Gunung Agung.

Mrázek, R. (2024). Amir Sjarifoeddin: Politics and truth in Indonesia, 1907–1948. Cornell University Press.

Bredasche Courant, 29 Juni 1935. (Pengumuman kelulusan perwira KMA, termasuk nama Didi Kartasasmita.)

Soerabaiasch-Handelsblad, 16 Agustus 1937. (Laporan upacara militer di Lapangan Generaal Staalplein, termasuk pembacaan maklumat dalam Krama Inggil oleh Letnan Didi Kartasasmita.)

Trouw (Amsterdam), 20 November 1947. Artikel “De hand in eigen boezem” — kolom militer anonim yang membahas delegasi Republik dalam perundingan gencatan senjata, termasuk Didi Kartasasmita.